![](<a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/134/purple_welcome.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a>)
Sekilas saya membaca update pemberitahuan via www.pajak.go.id sebagai berikut:
Dari sini saya jadi terlintas untuk meneliti atau mungkin membantu teman" yang sedang melakukan studi akhir dengan dugaan saya biasanya kalau ada peraturan baik seperti ini dugaan saya sih akan menjamur pengusaha kecil yang membuat perusahaan baru, karena sih logikanya dari pada kena urusan perpajakan PPN 10% mending kena yg simple aja deh pajak final 1% itu baru prediksi saya loh, coba yang memang berminat menulis penelitian tentang ini yuk bisa sharing sama saya.. Smoga dugaan saya ini bisa membuka wawasan Anda untuk mencari ide latar belakang penulisannya..
Jakarta,
3 Januari 2014 -Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dinaikkan
menjadi Rp4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta
setahun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan
mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.
Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat.
Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya.
Juga, dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih untuk menjadi non PKP, tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.
Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat.
Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya.
Juga, dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih untuk menjadi non PKP, tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.
Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Demikian disampaikan. Terima Kasih,
ttd
Chandra Budi
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Dari sini saya jadi terlintas untuk meneliti atau mungkin membantu teman" yang sedang melakukan studi akhir dengan dugaan saya biasanya kalau ada peraturan baik seperti ini dugaan saya sih akan menjamur pengusaha kecil yang membuat perusahaan baru, karena sih logikanya dari pada kena urusan perpajakan PPN 10% mending kena yg simple aja deh pajak final 1% itu baru prediksi saya loh, coba yang memang berminat menulis penelitian tentang ini yuk bisa sharing sama saya.. Smoga dugaan saya ini bisa membuka wawasan Anda untuk mencari ide latar belakang penulisannya..
